banner 728x250

Media Lokal Diabaikan, Slogan Palembang Sejahtera Dipertanyakan

Media Lokal Diabaikan, Slogan Palembang Sejahtera Dipertanyakan
banner 120x600

Metro Media, Palembang – Menjelang berlangsungnya Event Swarna Songket 2025 pada 1–2 Agustus, Pemkot Palembang justru terseret kontroversi.

Kebijakan Walikota Palembang Ratu Dewa dinilai memprioritaskan wartawan nasional dibandingkan media lokal, yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pemberitaan kegiatan pemerintah kota.

Dalam rapat persiapan di Ruang Parameswara, 15 Juli 2025, Ratu Dewa secara rinci menginstruksikan penyediaan fasilitas lengkap untuk wartawan nasional—mulai dari penginapan, konsumsi, hingga transportasi.

Namun, ketika membahas media lokal, ia hanya menanggapi singkat sebelum mengalihkan pembicaraan ke topik pengamanan acara.

Kekecewaan media lokal semakin memuncak ketika pada rapat pengamanan di Gedung Bina Praja, 30 Juli 2025, permintaan mereka untuk mendapatkan ID Card khusus peliputan Swarna Songket ditolak.

Petugas yang membagikan ID menyatakan pembagian sudah diatur panitia pusat dan media lokal tidak termasuk dalam daftar penerima.

Bagi sebagian wartawan lokal, keputusan ini bukan sekadar soal kartu identitas liputan, melainkan penghargaan atas dedikasi mereka. Budi, seorang jurnalis foto yang telah 12 tahun meliput berbagai kegiatan Pemkot, mengaku kecewa berat.

“Saya sudah meliput dari zaman beberapa wali kota terdahulu, bahkan sering turun di lapangan saat hujan deras atau acara sampai larut malam. Tapi kali ini rasanya seperti tidak dianggap. Padahal ini kota kami, tempat kami mengabdi,” ungkapnya dengan mata berkaca-kaca.

Kisah serupa datang dari Sari, reporter muda yang baru dua tahun bergabung di media lokal.

Ia merasa dilecehkan secara profesional ketika diminta hanya mengambil rilis dari panitia tanpa diberi kesempatan meliput langsung.

“Liputan langsung itu bukan sekadar kerja, tapi cara kami menghadirkan cerita untuk warga. Kalau cuma dikasih rilis, di mana letak jurnalisme kami?” ujarnya.

Langkah ini dinilai bertolak belakang dengan slogan “Palembang BeRDaya, Palembang Sejahtera” yang kerap digaungkan Ratu Dewa.

Bagi insan pers daerah, keputusan tersebut bukan hanya merugikan secara profesional, tetapi juga melukai rasa kebersamaan yang selama ini dibangun antara pemerintah dan media. (*Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *