Metromedia, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menunjukkan sikap tegas terhadap gerakan separatis yang mengatasnamakan Negara Federal Republik Papua Barat (NRFPB).
Dalam rapat tertutup yang digelar Senin, 21 April 2025, di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, para pimpinan daerah sepakat tidak memberi ruang bagi klaim sepihak yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dan dihadiri oleh berbagai unsur penting Forkopimda, termasuk TNI, Polri, Badan Intelijen Daerah, serta perwakilan dari Majelis Rakyat Papua Barat Daya.
Seluruh pihak menyepakati langkah-langkah strategis untuk mencegah berkembangnya aktivitas kelompok NRFPB yang dinilai tidak sah dan menyesatkan publik.
Dalam konferensi pers usai rapat, Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa Papua Barat Daya merupakan bagian sah dari NKRI dan akan tetap demikian.
Ia menyatakan bahwa kelompok NRFPB menyebarkan narasi inkonstitusional dan akan diproses secara hukum.
Senada dengan itu, Wakapolda Papua Barat Daya, Kombes Pol Semmy Ronny Tabhaa, menyampaikan bahwa pihak kepolisian siap menindak tegas setiap upaya makar, termasuk melalui pengawasan intensif terhadap penyebaran konten provokatif di media sosial.
Komitmen untuk menjaga kedaulatan juga disampaikan oleh Danrem 181/PVT, Brigjen TNI Totok Sutriono, yang menegaskan bahwa TNI siap bertindak bila ada ancaman bersenjata dari kelompok separatis.
Forkopimda mengakhiri pernyataan dengan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan selalu mengedepankan semangat persatuan.
Pemerintah bersama aparat keamanan akan terus menjaga stabilitas dan keamanan demi tegaknya NKRI di Papua Barat Daya. (*Red/Metromedia)
